PEGUNUNGAN ARFAK, KALAWAI NEWS.COM,- Anggota Komisi IV DPRP Papua Barat, Yurthinus Mandacan ST heran kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat yang dinilai gagal mengakomodir usulan masyarakat yang disampaikan kepada DPR sepanjang masa Reses tahun 2025 lalu.
Menurutnya tidak satu pun usulan yang masuk dalam anggaran APBD Papua Barat tahun 2026 menjadi sinyal serius lemahnya perhatian pemerintah bagi warga di wilayah terisolir seperti Pegaf, Mansel, Teluk Wondama, Bintuni dan Fakfak serta Kaimana.
“Kami ini marah kenapa usulan yang sudah masuk dalam SIPD kok bisa hilang dan tidak ada realisasi dalam postur APBD PB tahun ini,” ujar Yurthinus Mandacan, Sabtu [21/2/2026].
Yurthinus lantas mempertanyakan kepada Pemprov Papua Barat untuk secara serius memperhatikan usulan yang disampaikan oleh masyarakat kepada DPR melalui reses tahunan.
“Aspirasi tahun 2025 saja tidak terakomodir terus tahun ini kita turun reses serap aspirasi lagi nanti usulan tahun ini mau taruh di mana?,” papar Yurthinus.
Pihaknya dengan tegas meminta agar Gubernur Papua Barat bersama TAPD Pemprov Papua Barat dapat memperhatikan secara serius usulan DPR yang berangkat dari aspirasi masyarakat di kampung.
“Kami minta Gubernur menjelaskan kenapa usulan sudah masuk SIPD tetapi tidak berlanjut dan malah hilang. Ini kenapa ada permainan atau ada situasi lain sehingga semua usulan tahun 2025 menguap,” pungkas Yurthinus Mandacan.
[Yohanis Ajoi/KN 01/AMDG]
