Press ESC to close

DPR Papua Barat Kaji Ulang Kedudukan Protokoler dan Hak Keuangan Majelis Rakyat Papua Barat

MANOKWARI, KALAWAI NEWS.COM,- Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah [Bapemperda] mengkaji ulang Peraturan Daerah Khusus [Perdasus] tentang kedudukan protokoler dan hak keuangan pimpinan serta anggota MRP Papua Barat.

“Bagaimana anggota MRP PB bisa menjangkau wilayah terpencil kalau dukungan transportasi tidak diatur secara memadai, persoalan ini bukan soal hak keuangan tetapi bagaimana lembaga kultur dapat menjalankan pelayanan kepada orang asli Papua,” tegas Ketua Bapemperda DPRP Papua Barat, Amin Ngabalin di hotel Aston Niu Manokwari, Rabu [11/11/2026].

Amin lalu menyebut selain itu usulan yang masuk ke Bapemperda dari MRP Papua Barat yakni mengenai pengaturan pemulangan jenasah dan anggaran penjahitan jas bagi anggota dan pimpinan MRP yang selama tidak diakomodir dalam regulasi.

“Anggaran pemulangan jenasah tidak ada dalam dana MRP, sehingga kejadian kemarin almarhum Yonas Hindom tidak dipulangkan ke Papua dan dimakamkan di luar karena keterbatasan anggaran. Hal seperti ini tidak boleh lagi terjadi,” tegas Amin Ngabalin.

Ia optimis Bapemperda akan segera menyelesaikan dan akan segera dibahas setelah masa reses DPR Papua Barat selesai.

“Target kita seluruh proses regulasi ini bisa diselesaikan sebelum 30 November 2026, karena itu butuh keseriusan semua pihak agar tidak ada kendala dan tertunda,” pungkas Ketua Fraksi Golkar DPRP Papua Barat.

[Yohanis Ajoi/KN 01/AMDG]

@Katen on Instagram
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.