MANOKWARI, KALAWAI NEWS.COM,- Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah [DPD] Republik Indonesia melaksanakan Dialog Daerah terkait Inventarisasi Materi Prompemperda Provinsi Papua Barat tahun 2027 dalam rangka pemantauan dan evaluasi Ranperda atau Perda Papua Barat.
Hadir sebagai narasumber di antaranya,
Anggota Badan Legislasi Daerah DPD RI Dapil Papua Barat, Abdullah Manaray, Dekan Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia Manokwari, Dr Hendrikus Renjaan S.HLLM, C.LA, dan Dr Rudy Yawan M.Hum, M.M dari Biro Hukum Setda Papua Barat. Dialog digelar di Aula rapat lantai 3 kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, Manokwari, Selasa [3/11/2026].
Kepala Kantor DPD RI perwakilan Papua Barat, Seprianus Frasawi S.IP, mengungkapkan pelaksanaan dialog daerah terkait inventarisasi materi Prompemperda Papua Barat tahun 2027 sangat penting untuk mendukung pengawasan dan pemantauan terhadap ranperda dan perda di Papua Barat.
Seprianus menyebut momen dialog daerah merupakan wadah strategis untuk melakukan identifikasi urgensi dan proposionalitas materi Ranperda, status penyusunan atau pembahasan dan kesiapan dokumen, serta kendala yang dihadapi.
Selain itu juga, menurutnya momen ini berguna untuk menghimpun pandangan hukum dan sektoral sesuai kewenangan, bentuk ideal dari Prompemperda, konsistensi peraturan dengan perundang-undangan, dampak serta kebutuhan masyarakat.
“Semoga di ujung pertemuan ini kita bisa bersepakat untuk membentuk satu tim agar mendorong kerja sama dalam mendukung akselerasi Perdasus/Perdasi yang ada di Papua Barat ke depan,” pungkas Seprianus Frasawi.
[Yohanis Ajoi/KN 01/AMDG]
