MANOKWARI, KALAWAI NEWS.COM,- Ketua Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat [PKBM] Provinsi Papua Barat, Ayub Msiren S.H., M.H meminta dukungan kebijakan Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan M.Si melalui Bappeda dan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat untuk dapat memperhatikan 44 PKBM yang tersebar di Papua Barat.
Dukungan kebijakan tersebut berupa suntikan anggaran operasional penunjang bagi pelaksanaan proses belajar mengajar melalui dana BOSDA yang bersumber dari dana Otonomi Khusus [Otsus] tahun 2026.
“Kita berharap ada alokasi BOSDA Otsus bagi PKBM se Papua Barat karena sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan [RIPP] Papua dalam program unggulan Gubernur yakni Papua Barat Cerdas,” ujar Ayub Msiren, Rabu [11/3/2026].
Ayub yang juga Anggota BP3OKP Pokja Papua Cerdas perwakilan Papua Barat menjelaskan kewajiban pemerintah menjamin setiap warga negara wajib belajar 12 tahun. Namun kondisi di Papua Barat memprihatinkan karena indeks Harapan Lama Sekolah [HLS] Papua Barat adalah 13.21 persen dengan rata – rata sekolah 8.07 persen pada tahun 2025.
“Rata – rata anak sekolah di Papua Barat hanya tamat SMP dan tidak dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi baik SMA atau SMK, sama halnya juga dengan angka putus sekolah di Papua Barat yang mencapai 34.348 anak usia sekolah berdasarkan data Kemendikdasmen RI tahun 2025,” terang Ayub Msiren.
Karena itu, Ayub mendesak agar Pemerintah Provinsi Papua Barat memberi perhatian kepada 44 PKBM yang telah terakreditasi di Papua Barat. Karena fakta yang terjadi di Papua Barat kesadaran untuk mengikuti kejar paket justru bagi mereka yang telah berusia di atas 25 tahun.
Kenyataan ini sebut Ayub, menjadi tanggungan PKBM karena tidak mendapat pembiayaan BOSDA Pusat sesuai PERMENDIKDASMEN RI Nomor 8 Tahun 2025 Pasal 26 Ayat 3, Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan [BOSP].
“Lewat kesempatan ini kami berharap intervensi Bapa Gubernur Papua Barat melalui OPD teknis dapat dukungan dana operasional untuk membiayai peserta didik yang tidak ditanggung oleh pemerintah pusat bagi PKBM sehingga anak putus sekolah di Papua Barat dapat diatasi,” pungkas Ayub Msiren.
[Yohanis Ajoi/KN 01/AMDG]
