PEGUNUNGAN ARFAK, KALAWAI NEWS.COM,- Sejak berdirinya Kabupaten Pegunungan Arfak pada 25 Oktober 2012 hingga saat ini belum memiliki Badan Usaha Milik Daerah [BUMD] yang berfungsi mendukung pemerintah daerah dalam mengelola potensi dan aset daerah yang juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD.
Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketergantungan pemerintah daerah pada dana transfer dari pusat. Situasi ini masih diperparah dengan adanya kebijakan pemangkasan anggaran [refocusing] di daerah seluruh Indonesia termasuk Pegunungan Arfak.
“Tujuan Pemda membentuk BUMD adalah semata – mata untuk mendongkrak PAD. Harus diakui selama 13 tahun kabupaten ini berjalan tidak memiliki PAD dan hanya bergantung pada dana transfer pusat ke daerah,” tegas Bupati Pegunungan Arfak, Dominggus Saiba S.Pd.K., M.Si di sela – sela sosialisasi pendirian BUMD oleh salah satu Anggota BP3OKP Papua Barat, Ayub Msiren S.H, di Ulong, Kamis [8/1/2026].
Bupati mengungkapkan dengan adanya BUMD di Pegunungan Arfak maka dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus penyumbang pembangunan daerah.
“Selain berkontribusi menyediakan barang dan jasa, BUMD juga dapat memberikan deviden bagi hasil berupa PAD bagi pemerintah daerah,” jelas Dominggus Saiba.
Dominggus berharap dengan adanya BUMD di Pegaf dapat memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah guna mendukung jalannya roda pemerintahan dan pembangunan selama lima tahun ke depan.
Terpisah, Sekretaris DPRK Pegunungan Arfak, Dr Yoel Dowansiba S.IP., M.Si menguraikan usulan Peraturan Daerah terkait pendirian BUMD merupakan inisiatif pemerintah yang telah diajukan menjadi salah satu program prioritas legislasi daerah tahun 2026. Karena itu pihaknya terus mempersiapkan seluruh pentahapan hingga penetapan usulan pendirian BUMD menjadi Perda.
“Setelah sosialisasi ini kita akan agendakan di akhir Januari untuk segera membahas hingga penetapan menjadi salah satu perda di Kabupaten Pegunungan Arfak,” terang Sekwan.
[Yohanis Ajoi/KN 01/AMDG]
