MANOKWARI, KALAWAI NEWS.COM,- Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] Perwakilan Provinsi Papua Barat memberi ‘warning’ kepada Partai Politik [Parpol] di Papua Barat dan Papua Barat Daya terkait batas waktu penyerahan Laporan Pertanggungjawaban [LPJ] dana bantuan Partai Politik tahun 2025 pada 31 Januari 2026.
“Pemeriksaan dana bantuan parpol itu merupakan mandatoring artinya wajib diperiksa oleh BPK. Sesuai ketentuan, parpol wajib menyampaikan hasil penggunaan anggaran paling lambat 31 Januari 2026 atau 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujar Kepala BPK Perwakilan Papua Barat, Agus Priyono seusai sharing session bersama sejumlah awak media di Auditorium BPK Papua Barat, Sowi Gunung, Manokwari, Kamis [20/11/2025].
Agus menyebutkan Lpj penggunaan dana parpol yang diserahkan kepada BPK selanjutnya diaudit selama tiga bulan untuk kemudian disampaikan hasil pemeriksaan pada April 2026.
“BPK punya waktu 3 bulan untuk memeriksa laporan yang masuk hingga menyampaikan hasilnya sehingga pada April 2026 sudah harus disampaikan hasil pemeriksaan,” terang Agus Priyono.
Ia menjelaskan lebih lanjut terkait pemeriksaan Lpj penggunaan dana parpol merupakan pemeriksaan dengan klasifikasi tujuan tertentu yang meliputi, ketepatan nomor rekening, ketepatan jumlah bantuan, ketepatan pertanggungjawaban, ketepatan peruntukannya.
“Setiap tahun kita terus memeriksa laporan penggunaan dana parpol. Hanya khusus tahun depan kita akan periksa lebih awal mulai 31 Januari 2026,” terang Kepala BPK Papua Barat.
Pihaknya berharap kepatuhan parpol untuk dapat melaporkan penggunaan dana parpol tepat waktu. Hal ini agar proses pemeriksaan dan audit yang dilakukan oleh BPK berjalan tepat waktu sesuai ketentuan yang telah diatur.
“Kita minta agar parpol tepat waktu dan kita akan menyurat untuk mengingatkan pemda di Papua Barat dan Papua Barat Daya agar tidak lewat dari waktu yang telah ditentukan,” tutup Agus Priyono.
[Yohanis Ajoi/KN 01/AMDG]
