MANOKWARI, KALAWAI NEWS.COM,- Bergulirnya wacana kepala daerah gubernur, bupati hingga walikota dipilih oleh DPR menjadi salah satu opsi menekan tingginya biaya politik dan konflik horizontal di dalam masyarakat.
“Wacana ini memang ada plus minusnya. Namun mengingat luasnya wilayah geografi Indonesia dan pembelahan di tengah masyarakat pasca pemilu sehingga wacana ini kemudian di dorong agar menekan cost politik dan konflik di masyarakat,” terang Marinus Bonepai, Sabtu [20/12/2025].
Marinus yang juga Ketua DPW Gema Bangsa Provinsi Papua Barat menegaskan belum adanya keputusan final yang dibuat oleh DPP Gema Bangsa terkait wacana kepala daerah dipilih oleh DPR.
Ia pun menunggu sembari mengkaji seluruh aspirasi dan dorongan partai politik bersama pemerintah pusat terkait keputusan final nantinya.
“Kesimpulan kita sejak 2006 kepala daerah dipilih oleh rakyat terjadi banyak sekali konflik, pelanggaran pemilu dengan biaya politik yang sangat tinggi sehingga muncul aspirasi ini. Kita tunggu saja putusan final antara DPR, pemerintah dan partai politik,” pungkasnya.
[Yohanis Ajoi/KN 01/AMDG]
