MANOKWARI, KALAWAI NEWS.COM,- Rencana pendirian Badan Usaha Milik Daerah [BUMD] yang sedang didorong oleh Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak bersama dengan legislatif merupakan salah satu jalan mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pegunungan Arfak.
BUMD merupakan kepanjangan tangan pemerintah yang bekerja secara profesional untuk mendatangkan dan menghasilkan laba melalui berbagai sektor potensial yang ada di Pegunungan Arfak.
“Rencana pendirian BUMD ini merupakan inisiatif untuk mendukung visi misi Bupati mempercepat kesejahteraan masyarakat yang ada di 166 kampung dan 10 distrik di Pegunungan Arfak,” jelas Ketua Tim Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak, Ayub Msiren S.H di Manokwari, Jumat [9/1/2026].
Ayub melanjutkan keterbatasan fiskal di Pegaf akibat adanya ketergantungan pada transfer pusat ke daerah dan minimnya pendapatan asli daerah menyebabkan lambatnya pembangunan dan jalannya roda pemerintahan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan pegawai.
“Dana transfer pusat sebagian besar terserap untuk membiayai belanja pegawai di Pegaf yang hampir empat ribu lebih, sehingga pembangunan fisik tidak dapat berjalan optimal,” beber Ayub Msiren.
Ia lantas memberikan contoh dampak kehadiran perusahaan daerah di Pegaf akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi dan perputaran roda ekonomi di masyarakat. Perusahaan daerah akan menjadi penyedia kebutuhan bahan bangunan bagi masyarakat di 10 distrik.
Hal ini agar warga di Pegaf tidak harus turun belanja bahan bangunan di Manokwari dengan biaya dan transportasi yang mahal.
Perusahaan daerah akan menyediakan kebutuhan bahan bangunan bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau sehingga memudahkan warga melaksanakan pembangunan di kampung.
“Kalau perusahaan daerah sudah berdiri nanti kita kerjasama dengan semen Conh Manokwari untuk menyediakan stok semen serta peralatan bangunan ke Pegaf dengan harga yang relatif murah agar dapat dijangkau oleh masyarakat,” terang Ayub Msiren.
Lebih lanjut menurutnya perusahaan daerah juga akan mendukung penyediaan bahan pokok bagi Makan Bergizi Gratis [MBG] dengan membeli langsung hasil pertanian dari petani Arfak. Pola ini bila sudah berjalan akan membawa manfaat besar bagi petani, guru, siswa dan orang tua murid.
Tidak berhenti di situ perusahaan daerah juga akan mendorong pengelolaan sektor pariwisata unggulan di Kabupaten Pegunungan Arfak. Salah satunya dengan mendirikan hotel untuk mendukung kunjungan wisatawan dan tamu yang datang ke Pegaf.
“Banyak sektor potensial di Pegaf yang belum dikelola secara optimal dan profesional seperti pertanian, pariwisata, kerajinan tangan, hingga pertambangan. Karena itu kita berharap hadirnya perusahaan milik daerah akan mendukung kemajuan daerah melalui pengelolaan sektor potensial daerah bagi kesejahteraan masyarakat,” ulas Anggota BP3OKP Papua Barat.
Pihaknya saat ini telah berkonsultasi dengan menggandeng akademisi dari Universitas Papua dan Universitas Charitas Manokwari untuk segera menyelesaikan draf rancangan peraturan daerah pembentukan BUMD di Kabupaten Pegunungan Arfak.
“Akhir Januari ini kita akan mulai bahas dengan akademisi setelah itu Februari diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama dengan pemerintah. Target kita Juni 2026 sudah penetapan Perda sehingga bisa mulai jalan,” pungkas Ayub Msiren.
[Yohanis Ajoi/KN 01/AMDG]
