MANOKWARI, KALAWAI NEWS.COM,- Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang dirangkaikan dengan syukuran dan buka puasa bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers, di tengah tantangan disrupsi digital dan maraknya disinformasi.
Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Marthen Kocu, menyampaikan bahwa HPN tahun ini mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”. Tema tersebut dinilai relevan dengan situasi saat ini, ketika media dituntut tetap profesional dan berintegritas di tengah arus informasi yang kian deras.
“Pers yang sehat bukan hanya soal eksistensi media, tetapi tentang profesionalisme, integritas, dan etika jurnalistik yang dijunjung tinggi dalam setiap pemberitaan. Ekosistem media yang kuat memiliki hubungan erat dengan ketahanan ekonomi dan kemajuan bangsa,” ujar Marthen di swiss-belhotel Jumat,(27/2/2026)
Ia menegaskan, pers memiliki tanggung jawab besar dalam membangun optimisme, menjaga persatuan, serta menghadirkan informasi yang akurat dan berimbang. Pemerintah Provinsi Papua Barat, kata dia, menyadari pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan serta pengawasan konstruktif dari media.
“ Kritik yang membangun, kontrol sosial yang objektif, serta penyampaian informasi yang transparan merupakan bagian dari kemitraan strategis antara pemerintah dan pers,” katanya.
Namun demikian, komitmen terhadap kemitraan tersebut juga menuntut konsistensi pemerintah dalam membuka akses informasi publik serta menindaklanjuti kritik yang disampaikan media, agar sinergi tidak sekadar bersifat seremonial.
Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiyono, turut mengapresiasi peran pers sebagai salah satu pilar penting demokrasi. Ia menyebut peringatan HPN sebagai wujud kolaborasi antara pemerintah daerah dan insan pers.
“Pemkab Manokwari menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari insan pers,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah kabupaten terus membuka ruang diskusi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi kedua pihak untuk menjaga independensi, sehingga hubungan kemitraan tidak mengurangi fungsi kontrol pers terhadap kebijakan publik.
Sementara itu, Ketua PWI Papua Barat, Bustam, menegaskan bahwa pers merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah kemerdekaan Indonesia, termasuk dalam perjalanan pembentukan dan pembangunan Papua Barat.
Menurutnya, secara regulasi pers saat ini telah menikmati kebebasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers. Namun, kebebasan tersebut harus diiringi dengan penguatan kapasitas dan profesionalisme agar tetap mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara bertanggung jawab.
“Tantangan pers saat ini adalah bergelut dengan media sosial. Informasi yang tersebar di media sosial sering kali tidak memenuhi kaidah jurnalistik,” kata Bustam.
Ia menegaskan bahwa kemajuan teknologi tidak boleh menjadi ancaman bagi eksistensi pers, melainkan harus direspons dengan peningkatan kualitas kerja jurnalistik.
“Kita tidak membenci kemajuan teknologi, tapi bagaimana agar kemajuan teknologi tidak mempengaruhi kerja pers yang tetap pada jalur kaidah jurnalistik,” ujarnya.
Ketua Panitia HPN 2026, Ari Amstrong, melaporkan bahwa kegiatan syukuran dan buka puasa bersama menjadi puncak rangkaian peringatan HPN di Papua Barat. Sebelumnya, PWI telah menggelar penanaman pohon di Kampung Katebu yang dihadiri Gubernur Papua Barat
Dominggus Mandacan, serta membagikan 1.000 bibit pohon kepada masyarakat di kawasan Lampu Merah Haji Bauw. Selain itu direncanakan akan dilakukan kegiatan penguatan kapasitas wartawan pada tanggal 4 Maret mendatang.
“Kami panitia menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, baik dana maupun waktu, untuk menyukseskan rangkaian HPN 2026,” ujarnya.
Peringatan HPN tahun ini tidak hanya menjadi ajang refleksi peran pers, tetapi juga pengingat bahwa independensi, integritas, dan keberanian menyuarakan kebenaran tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga demokrasi di Papua Barat.
[Yohanis Ajoi/KN 01/AMDG]
