MANOKWARI, KALAWAI NEWS.COM,- Sejumlah staf Honorer/ THL Papua Barat bersama Organisasi Kemasyarakatan Parlemen Jalanan Papua Barat, Pilar Pemuda Rakyat Papua Barat dan KP2T Papua Barat menggelar aksi unjuk Rasa di Kantor DPR Papua Barat, Senin (17/2/2025).
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa tegas meminta agar Pj Gubernur Papua Barat, Drs. Ali Baham Tomongmere segera dicopot oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian karena dinilai lalai bertanggungjawab atas nasib Honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Penanggungjawab Aksi, Ronald Mambieuw menjelaskan para Honorer menegaskan beberapa tuntutan poin yang menjadi pernyataan sikap, salah satunya meminta Mendagri untuk Menonaktifkan Sekda Papua Barat, karena dinilai sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Tomongmere tidak memperhatikan nasib Honorer di Papua Barat.
Berikut poin tuntutannya;
1. Meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak merumahkan THL/Honorer sebab akan merugikan nasib THL dan berdampak langsung terhadap program nasional pemberantasan kemiskinan ekstrim di Papua Barat.
2. Mendesak Pemprov Papua Barat segera mengumumkan nama 1002 honorer di lingkungan Pemprov Papua Barat.
3. Mendesak Gubernur Papua Barat untuk mengangkat 1002 Honorer dalam formasi CPNS bukan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam aksi tersebut, para demonstran meminta Gubernur terpilih 2024-2029 untuk mengevaluasi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengangakatan 1002 Honorer dan PPPK di lingkungan Pemprov Papua Barat.
1. Kami meminta Gubernur terpilih, Bapak Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani yang akan dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 besok untuk mengevaluasi Pergub Pengangakatan 1002 CPNS dan PPPK di lingkungan Pemprov Papua Batat.
2. Mendesak DPR Papua Barat untuk melakukan fungsi pengawasan anggaran dan kinerja OPD sesuai tugas fungsi pokok (Tupoksi) dan kepangkatan.
3. Mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur terpilih untuk menggantikan Sekda Papua Barat karena tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai Kepala Badan pertimbangan Jabatan dan kepangkatan (Baperjakat).
4. Mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat segera memperjuangkan nasib Honorer baik 1002 dan sisanya kategori P3K agar ada kepastian atas nasib mereka.
5. Mendesak Presiden Prabowo Subianto melalui Mendagri dan MenPAN RB untuk segera mengangkat semua honorer di Pemprov Papua Barat dan kebupaten Se-Provinsi Papua Barat.
[Yohanis Ajoi/KN 01]
